Menuju Pemenuhan Evidence yang Optimal, Tim Kerja ZI Area VI PTTUN Banjarmasin Laksanakan Monev

Banjarbaru - Kamis, 24 September 2026

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) berjalan secara optimal dan berkelanjutan, Tim Kerja Zona Integritas Area VI pada PTTUN Banjarmasin melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev). Kegiatan berlangsung di Ruang Command Center PTTUN Banjarmasin.

Rapat dipimpin oleh Koordinator Tim Kerja Area VI, Ibu Liza Valianty, S.H., M.H. (Hakim Tinggi), dan dihadiri oleh seluruh anggota Tim Kerja Area VI, yaitu Bapak Heru Pamungkas, S.T. (Kepala Bagian Umum dan Keuangan), Ibu Ihsan Amalia, S.M. (Pranata Keuangan APBN Mahir), Ibu Lisna Karlinda Primasari, S.H., M.M. (Analis Perkara Peradilan), serta Bapak Darmaji (Operator Layanan Operasional).

Dalam rapat tersebut, tim melakukan inventarisasi terhadap data dukung (evidence) yang masih belum terpenuhi, sekaligus melakukan pengelompokan dan penyesuaian data dukung berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap dokumen pendukung tersusun secara sistematis, lengkap, dan sesuai dengan indikator yang dipersyaratkan dalam pembangunan Zona Integritas.

Koordinator Tim Kerja Area VI menekankan pentingnya koordinasi dan komitmen bersama dalam memenuhi seluruh kebutuhan data dukung. Setiap anggota tim diharapkan dapat segera menindaklanjuti dokumen yang masih diperlukan sehingga proses pemenuhan evidence dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam rapat juga disepakati bahwa seluruh data dukung/evidence Area VI diharapkan telah terkumpul sebelum akhir September 2026. Selanjutnya, data dukung tersebut akan dilaporkan kepada Wakil Ketua PTTUN Banjarmasin selaku Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas PTTUN Banjarmasin untuk dilakukan pemantauan dan tindak lanjut.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, PTTUN Banjarmasin terus memperkuat koordinasi serta komitmen seluruh tim dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas yang terencana, terdokumentasi, dan berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas.