Pengelola Keuangan PTTUN Banjarmasin Bahas Evaluasi dan Optimalisasi Anggaran November 2026

Banjarbaru, Rabu, 11 November 2026

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Banjarmasin melaksanakan Rapat Tim Pengelola Keuangan Periode November 2026 yang bertempat di Ruangan Serba guna PTTUN Banjarmasin. Rapat dipimpin oleh Plt. Sekretaris PTTUN Banjarmasin, Bapak Heru Pamungkas, S.T., dan diikuti oleh jajaran pejabat struktural serta seluruh anggota Tim Pengelola Keuangan. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran, Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan, serta seluruh anggota Tim Pengelola Keuangan PTTUN Banjarmasin. dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan anggaran serta membahas langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat tersebut, salah satu pembahasan utama adalah evaluasi deviasi anggaran hingga tanggal 11 November 2026. Disampaikan bahwa deviasi masih memerlukan perhatian dan tindak lanjut melalui penyesuaian rencana penarikan dana serta percepatan realisasi kegiatan. Selain itu, dibahas pula aktivasi user pada aplikasi SAKTI bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) guna mendukung kelancaran proses administrasi pelaksanaan anggaran.

Rapat juga membahas optimalisasi anggaran pemeliharaan peralatan dan mesin, meliputi pemeliharaan laptop, AC split maupun AC sentral, printer, serta penggantian cartridge. Selain itu, dibahas kebutuhan pemeliharaan gedung dan halaman kantor, termasuk penggantian lampu yang tidak berfungsi serta penataan lingkungan kantor guna menunjang kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan. Pada aspek belanja operasional, dilakukan pembahasan mengenai kebutuhan air minum, alat kebersihan, Alat Tulis Kantor (ATK), biaya penjilidan, serta pencetakan banner. Pengadaan kebutuhan tersebut diarahkan agar dilaksanakan berdasarkan kebutuhan riil masing-masing bagian dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan ketersediaan anggaran. Pembahasan lainnya mencakup penyelesaian pembayaran pajak kendaraan dinas Honda HR-V dan Honda PCX, penyusunan Surat Keputusan (SK) penetapan pemegang kendaraan dinas Honda HR-V dan Mitsubishi Xpander. Rapat turut membahas kebutuhan anggaran perjalanan dinas, termasuk perjalanan dinas Ketua Pengadilan serta penyesuaian alokasi perjalanan dinas ke Mataram, Palangkaraya, dan Pontianak.

Melalui rapat ini, seluruh pengelola keuangan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, mempercepat tindak lanjut terhadap kebutuhan belanja prioritas, serta melakukan pemantauan realisasi anggaran secara berkala. Langkah tersebut penting untuk memastikan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2026 berjalan optimal dan seluruh kegiatan dapat diselesaikan dengan baik.